BID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

DATA PRODUK DAN LAYANAN BKPSDM KABUPATEN LAHAT

 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Membawahkan : (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, (2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional, dan (3) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Umum

No Unit Penyelenggara Layanan Bentuk Layanan Nama Produk Layanan Dasar Hukum Layanan
2 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Administratif Tugas Belajar dan Izin Belajar UU No.5 Tahun 2014                          Perbup No.35 Th. 2015
Diklat dan Bimtek UU No.5 Tahun 2014

PP 11 Tahun 2017

Diklat PIM Tk.I,II,III,IV Perka LAN No.8 Th.2016
Diklat Prajabatan Perka LAN No.2 Th.2016

SYARAT USUL ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

A. PERSYARATAN PRA-JABATAN

  1. Surat tugas dari pimpinan unit kerja;
  2. Fotokopi SK CPNS dilegalisir;
  3. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
  4. Surat Pernyataan sanggup mentaati tata tertib diklat;
  5. Surat Keterangan tidak hamil dari dokter (khusus bagi calon peserta wanita);
  6. Pasfoto warna 3 x 4 = 2 lembar;
  7. Stofmap Kulit Kambing Warna Merah;

B. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT PIM. II

  1. Surat Tugas mengikuti Diklat PIM Tk.II;
  2. Surat Pernyataan Bebas Tugas (ditandatangani Sekretaris Daerah);
  3. Foto copy SK Jabatan Terakhir;
  4. SK Pangkat Terakhir;
  5. Foto copy STTP Diklat PIM Tk.III / Spama / Diklat Lainnya;
  6. Foto mengenakan PSL ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar;
  7. Sertifikat TOEFL;
  8. Foto berlatar belakang putih mengenakan jas berdasi ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar;
  9. Foto copy KARPEG;
  10. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP yang sudah dilegalisir Kelurahan / RT / RW.

C. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT PIM. III

  1. Surat Tugas mengikuti Diklat PIM Tk. II;I
  2. Surat Pernyataan Bebas Tugas (ditandatangani Sekretaris Daerah);
  3. Foto copy SK JabatanTerakhir;
  4. SK Pangkat Terakhir;
  5. Foto copy Pendidikan Terakhir (di legalisir);
  6. Surat Seleksi Administratif dari Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) bagi peserta yang telah menduduki Jabatan Esselon III;
  7. Fotocopy Hasil Kelulusan Ujian Seleksi PIM III dilegalisir;
  8. Fotocopy STTP Adum/Sepala/PIM IV legalisir;
  9. Foto copy Sertifikat TOEFL;
  10. Bagi Pesertaluar Provinsi melampirkan Surat Rekomendasi mengikuti Diklat;
  11. Surat Keterangan berbadan sehat dari RS;
  12. Pas Photo berlatarbelakang warna merah Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
  • Pria : Jas Lengkap(Dasihitam,lambangkorpridanpapannama
  • Wanita : JasLengkap(Dasihitam,lambangkorpridanpapannama
  1. Fotochopy BPJS / Askes
  2. mengisi Biodata
  3. Materai 6000
  4. Fotochopy SKP
  5. FotochopyRentrsadaritempatkerja
  6. SeluruhPersyaratanmasukkandalam map snelhecter plastic warnamerahsebanyak 1 rangkap

D. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT PIM. IV

  1. Surat Tugas dari Kepala SKPD
  2. Foto chopy SK Jabatan Terakhir
  3. Foto chopy SK Pangkat terakhir dilegalisir
  4. SK IjazahTerakhir Dilegalisir
  5. Biodata Peserta
  6. KIR Dokter
  7. Pas Fhoto Uk. 4×6 Cm 3 Lembar
  8. Foto chopy KartU Askes / BPJS
  9. Renstra Unit Kerja Masing – masing
  10. SK. Perda SOTK
  11. Surat Pernyataan Mentaati Tata Tertib
  12. Map Kertas Biola Warna Merah 3 Lembar
  13. Surat Tanda KelulusanTes PIM TK. IV
  14. Sertifikat Toufel

E. PERSYARATAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

  1. Telah berstatus sebagai PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
  2. Mendapatkan izin atau rekomendasi secara tertulis dari pimpinan unit kerja;
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  4. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja dengan izin pimpinan unit kerja;
  5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
  6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  7. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
  8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  9. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
  10. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
  11. Surat Permohonan lzin Belajar bermaterai ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD dan Diklat yang diusulkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan;
  12. Surat permohonan izin belajar harus dilengkapi dengan persyaratan berupa :
  13. Pertimbangan teknis dari pimpinan unit kerja;
  14. Fotocopy SK pangkat terakhir, foto copy SK. CPNS dan SK. PNS dilegalisir;
  15. DP 3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dilegalisir;
  16. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai;
  17. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  18. Surat Keterangan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari pejabat yang berwenang.
  19. Surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
    1. Pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
    2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten;
    3. Tidak akan mengajukan penyesuaian pangkat dan atau jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan
    4. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
    5. Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa baru dari Lembaga Pendidikan (asli).
    6. Rencana/Jadwal studi/perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
    7. Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat persetujuan izin operasional dan/atau terakreditasi minimal B dari lembaga berwenang.

F. PERSYARATAN TUGAS BELAJAR :

  1. berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  2. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM masing-masing instansi;
  3. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan organisasi;
  4. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  7. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
  8. usia maksimal : 1)   untuk program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program Strata I (S1) atau setara berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;  2)   untuk Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 3)   untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; 4)   untuk Alih dari Program Diploma III (DIII) ke Program Strata I (S1) Diploma IV (DIV) atau setara berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
  9. untuk jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :  1)  untuk program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program Strata I (S1) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 2)   untuk Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;  3)   untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  10. mendapat rekomendasi dari Kepala BKD dan Diklat untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar
  11. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

 

G. PERSYARATAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH

UJIAN DINAS TINGKAT I

  1. Surat pengantar dari Instansi masing-masing
  2. Foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisi
  3. Foto copy SK Jabatan yang dilegalisir
  4. Foto copy P2KP tahun 2016 yang dilegalisir.
  5. Pasfoto berwarna (latar belakang kuning) ukuran 3 x 4  sebanyak 4 lembar
  6. Mengisi Biodata Peserta (blangko terlampir)
  7. Berkas usulan agar  dijilid, masing-masing rangkap 2 (dua)
  8. Map Kertas Kambing Warna Merah 2 Lembar
  9. Surat Pengantar dari BKPSDM Kabupaten Lahat.

UJIAN DINAS TINGKAT II

  1. Surat pengatar dari Instansi masing-masing
  2. Foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisi
  3. Foto copy SK Jabatan yang dilegalisir
  4. Foto copy P2KP tahun 2016 yang dilegalisir.
  5. Pasfoto berwarna (latar belakang kuning) ukuran 3 x 4  sebanyak 4 lembar
  6. Mengisi Biodata Peserta (blangko terlampir)
  7. Berkas usulan agar  dijilid, masing-masing rangkap 2 (dua)
  8. Map Kertas Kambing Warna Kuning 2 Lembar
  9. Surat Pengantar dari BKPSDM Kabupaten Lahat.

Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan esselon III.a dalam pangkat Penata Tingkat I (III.d) dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat III (SPAMA), atau mempunyai Ijazah S2/S3 dibebaskan dari ujian dinas tingkat II

 

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT (Penyesuaian Ijazah (SMP, SMA, DIII, S1 dan S2)

  1. Surat pengatnar dari Instansi masing-masing
  2. Berstatus PNS
  3. Foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisir (minimal Akreditasi B dengan melampirkan surat keputusan akreditasi dari BAN dan (Bukan Kelas Jauh)
  4. Foto copy keputusan pengangkatan menjasi PNS (SK PNS) yang dilegalisir
  5. Foto copy keputusan pangkat terakhir yang dilegallisir
  6. Surat Keterangan Uraian Tugas
  7. Biodata Peserta
  8. Pasfoto berwarna (latar belakang kuning) ukuran 3 x 4  sebanyak 4 lembar
  9. Berkas usulan agar  dijilid, masing-masing rangkap 2 (dua)
  10. Map Kertas Kambing Warna Biru 2 Lembar
  11. Surat Pengantar dari BKPSDM Kabupaten Lahat.

Khusus bagi peserta ujian dinas tingkat II (Peserta Gol. III/d)  untuk wawancara diwajibkan membuat ”Karya Tulis” diketik rapi  minimal 20 halaman kertas folio, dengan judul dibawah ini :

  • Pelayanan Publik Pasca PP Nomor 18 Tahun 2016
  • Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Goverment
  • Peningkatan Kinerja Melalui Optimalisasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Judul Bebas, Namun relevan dengan Tupoksi masing-masing

Dengan Sistematika Penulisan

  • Judul
  • Kata Pengatar
  • Daftar Isi
  • Bab I : Pendahuluan
  1. Latar Belakang Masalah
  2. Identifikasi Masalah
  3. Metode Penulisan
  4. Sistematika Penulisan
  • Bab II : Tinjauan Pustaka / Landasan Teori
  • Bab III : Pembahasan / Analisa
  • Bab IV : Penutup
    1. Kesimpulan
    2. Saran
  • Daftar Pustaka

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Twitter